Teknologi Informasi Menjadi Terobosan Baru Berdakwah
Machhendra Setyo Atmaja
Sabtu, 21 Pebruari 2009
Ungaran- Teknologi informasi dan komunikasi saat ini, seharusnya menjadi bagian dari sarana dakwah Muhammadiyah, dengan begitu, akan semakin luas objek dakwah yang dapat dijangkau.
Ungaran- Teknologi informasi dan komunikasi saat ini, seharusnya menjadi bagian dari sarana dakwah Muhammadiyah, dengan begitu, akan semakin luas objek dakwah yang dapat dijangkau.
Demikian disampaikan Ahmad Watik Pratiknya, Direktur Eksekutif The Habibie Center ketika menyampaikan materi mengenai Tantangan Dakwah dalam Perspektif Masyarakat Informasi dan Cyber Society dalam rapat kerja nasional (rakernas) Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus PP Muhammadiyah di gedung LPMP Jateng, hari Sabtu (21/02/2009). Watik mencontohkan, pemanfatan telepon genggam sebgai media dakwah, sudah mulai dilaksanakan di Indonesia yaitu dengan dimanfaatkannya fitur sms, dan voicemail sebagai wahana pengkajian Al Qur'an dan hadist. Internet menurut Watik, juga merupakan media yang dawah yang sangat efisien dengan berbagai keunggulannya, yang dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan bersifat interaktif.
Lebih lanjut menurut Watik, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini, juga harus dibarengi dengan membudayakan teknologi ini dikalangan masyarakat, karena dukungan sumberdaya dan sistem, menjadi syarat utama bagi terselenggaranya dakwah untuk masyarakat Iinformasi. (mac)
Jelang Pilpres, Muhammadiyah Luncurkan Konsep Revitaliasasi Visi dan Karakter Bangsa
Arif Nur Kholis
Sabtu, 30 Mei 2009
Yogyakarta – Ruang Aula Gedung PP Muhammadiyah di Jalan Cik Ditiro Yogyakarta Rabu (27/05/2009) selama sehari dipenuhi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Pimpinan Wilayah Aisyiyah dari seluruh Indonesia. Bergantian Prof. Dr. Din Syamsuddin dan Dr. Haedar Nashir di depan memaparkan isi sebuah buku setebal 25 halaman berjudul : Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa, Agenda Indonesia Kedepan.
Menurut Dr. Haedar Nashir, Muhammadiyah merasa perlu menyusun konsep ini karena memandang saat ini perlu adanya Revitalisasi Visi dan karakter bangsa. Menurutnya banyak masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, yang membuat bangsa yang sejatinya berpotensi menjadi bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, berdaulat dan bermartabat di hadapan bangsa-bangsa lain. Namun untuk meraih posisi yang unggul tersebut memerlukan langkah-langkah perubahan yang terencana dan sistematik.
Buku ini berisi berbagai usulan Muhammadiyah dalam bidang Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya. Salah satu poin yang menarik adalah sorotan Muhammadiyah terhadap sistem kepartaian yang melahirkan rekomendasi penyederhanaan jumlah partai politik. Sementara itu di bidang Ekonomi Muhammadiyah menyerukan agar Indonesia berkomitmen untuk menguatkan sistem ekonomi yang sesuai dengan UUD 1945 dengan sistem ekonomi yang harus lebih sehat sehat dan adil. “Kita tidak mau terjebak dalam perdebatan istilah ekonomi kerakyatan dan neoliberal saat ini” terang Ketua Umum, Din Syamsuddin.
Haedar Nashir berpesan kepada utusan PWM dan PWA yang hadir bahwa konsep ini harus disosialisasikan oleh segenap jaringan Muhammadiyah kepada seluruh elemen bangsa ini, sebagai sumbangsih Muhammadiyah kepada bangsa. Sementara itu Prof. Din Syamsuddin mengungkapkan bahwa buku ini sudah disampaikan kepada semua Capres yang berkunjung ke Muhammadiyah, selain kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla beberapa waktu lalu. (arif)
Download Naskah : Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa, Agenda Indonesia Kedepan.
Posted by muhammadiyah kaliwungu
17.04, under info | No comments
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
I N S T R U K S I
No. 03/INS/I.0/A/2008
Tentang:
MENJAGA KEMURNIAN DAN KEUTUHAN MUHAMMADIYAH
MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
Bismillahirrahmanirrahim
Pimpinan Pusat Muhammadiyah sesuai dengan prinsip-prinsip khittah dan kebijakan-kebijakan yang selama ini berlaku tentang politik menyampaikan Instruksi dalam menghadapi Pemilihan Umum tahun 2009 sebagai berikut:
1.Menegaskan bahwa sebagai organisasi/gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar yang bergerak dalam lapangan keagamaan dan kemasyarakatan maka sesuai dengan khittah, Muhammadiyah tidak bergerak dalam lapangan dan kegiatan politik, tetapi tetap berada dalam posisi independen, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari suatu organisasi politik apapun.
2.Melarang Pimpinan Persyarikatan beserta Majelis, Lembaga, Ortom, Amal Usaha, dan institusi-institusi lainnya yang berada dalam lingkungan Persyarikatan melibatkan organisasi/Persyarikatan untuk kepentingan mendukung atau menolak partai politik dan/atau calon-calon anggota legislatif dari partai politik tertentu baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan partai politik dan/atau tim sukses partai politik/calon anggota legislatif dari partai politik tertentu.
3.Meminta kepada Pimpinan Persyarikatan, Majelis, Lembaga, Ortom, Amal Usaha, dan institusi-institusi lainnya yang berada dalam lingkungan Persyarikatan jika ada anggota pimpinan/fungsionaris yang menjadi anggota Tim Sukses partai politik dan/atau calon-calon anggota legislatif dari partai politik tertentu maka yang bersangkutan harus dinonaktifkan dari jabatannya sampai selesainya kegiatan Pemilu.
4.Melarang penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Persyarikatan termasuk di lingkungan Majelis, Lembaga, Ortom, Amal Usaha, dan institusi-institusi lainnya yang dimanfaatkan untuk kampanye partai politik dan/atau calon-calon anggota legislatif dalam bentuk apapun.
5.Melarang penggunaan lambang/simbol, dana, sarana, prasarana, dan fasilitas milik Persyarikatan seperti gedung sekolah/kampus, rumah sakit/poliklinik/balai pengobatan, masjid/mushalla, panti asuhan, kantor Persyarikatan, dan lain-lain dengan perlengkapannya untuk kegiatan apapun yang diselenggarakan oleh partai politik.
6.Menganjurkan kepada seluruh jajaran Pimpinan Persyarikatan maupun warga Muhammadiyah untuk ikut mendorong dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilu yang jujur, bersih, demokratis, damai, dan memihak kepada kepentingan rakyat, serta dapat mencegah dan menjauhkan diri dari praktek-praktek kekerasan/anarkhis, praktek politik uang dan hal-hal yang melanggar norma-norma agama dalam Pemilu tersebut. Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta semua pihak untuk tidak menjadikan kampanye sebagai ajang konflik, kekerasan, dan hal-hal lain yang merugikan manusia dan hajat hidup publik, termasuk dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa.
7.Memberikan kebebasan kepada anggota/warga Muhammadiyah untuk menggunakan hak politik/hak pilih/hak asasi sesuai hati nuraninya, dengan sebaik-baiknya secara cerdas, kritis, disertai istikharah, dan mempertimbangkan kemaslahatan/kepentingan Persyarikatan, umat, dan masyarakat baik secara nasional, maupun di wilayah/daerah yang bersangkutan. Kebebasan menggunakan hak tersebut dimaknai sebagai wujud pertanggungjawaban amanah kepada Allah SWT dalam menentukan arah masa depan bangsa dan negara Indonesia.
8.Menghimbau warga Muhammadiyah yang memasuki dan apalagi menjadi pimpinan partai politik/tim sukses, selain dapat membawa missi Muhammadiyah juga tetap beraqidah dan berakhlaq Islam, serta memperjuangkan kepentingan rakyat dengan sebaik-baiknya.
9.Menyerukan kepada segenap warga dan Pimpinan Muhammadiyah untuk tetap menjaga keutuhan, meningkatkan kebersamaan dan lebih mempererat ukhuwah/persaudaraan antara anggota pimpinan khususnya serta antara anggota Muhammadiyah umumnya, sehingga Muhammadiyah tetap dapat melaksanakan perannya dalam rangka dakwah Islam amar ma`ruf nahi munkar.
Garis kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut dimaksudkan agar supaya pimpinan Persyarikatan tetap dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar di samping dapat berfungsi sebagai pengayom bagi warga Muhammadiyah secara keseluruhan yang berbeda dan beragam wadah dan saluran politiknya. Sedangkan bagi warga Muhammadiyah yang duduk di pimpinan partai, dengan adanya pengaturan dan pembagian tugas tersebut, tidak merasa terganggu bahkan dapat berperan maksimal dalam partai serta bisa memberikan keteladanan yang baik.
Demikianlah instruksi ini kami sampaikan agar dapat disosialisasikan kepada segenap Pimpinan Persyarikatan beserta Unsur Pembantu Pimpinannya, Amal Usaha, Ortom, dan warga Persyarikatan di tingkatan masing-masing untuk mendapat perhatian sepenuhnya dan dapat dilaksanakan dengan penuh kebijakan, kesadaran dan ketulusan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan pertolongan dan perlindungan kepada kita.
Muqoddas: "Saya Menolak Muhammadiyah Jadi Kendaraan Politik"
Machhendra Setyo Atmaja
Sabtu, 10 Mei 2008
Jakarta- Organisasi Muhammadiyah tidak selayaknya dijadikan kendaraan politik bagi orang-orang yang berpikiran pragmatis.
Demikian diungkapkan ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Muqoddas dalam acara pengajian yang diadakan Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus PP Muhamadiyah di Aula Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jln Menteng Raya no.62, Sabtu pagi (10/05/2008). Menurut Muqoddas, selama ini dirinya tidak pernah setuju Muhammadiyah dijadikan kendaraan politik, apalagi dijadikan partai politik demi kepentingan sesaat. “Kita istiqomah saja dengan gerakan dakwah sosial kita, dan berusaha sebaik-baiknya pada jalur ini,” jelasnya. Berada di Muhammadiyah menurut Muqoddas, harus ikhlas dan mengharapkan semata-mata ridho Allah swt, tanpa semangat ikhlas maka hanya hal-hal pragmatis yang akan didapat.
Dalam akhir pengajian yang diadakan Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Lazis Muhammadiyah memberikan bantuan bagi para Da’i – Da’i MTDK yang diserahkan secara simbolis oleh Syafrudin Anhar, wakil ketua LAZISMUH pada wakil ketua MTDK PP Muhammadiyah, Fakhrurrozi Reno Sutan.(mac)
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kaliwungu melalui Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (SMP - SMA Muhammadiyah 3 Kaliwungu), TK ABA se Kecamatan Kaliwungu, Warga PAY Muhammadiyah Hj. Siti Rohmah dan TIM Kesehatan RS Muhammadiyah Darul Istiqomah Kaliwungu ikut berpartisipasi dalam pawai pembangunan di Kecamatan Kaliwungu. Dalam Pawai tersebut, Pimpinanan Cabang Muhammadiyah Kaliwungu mengerahkan lebih 1500 personal dalam kegiatan tersebut.
Din Syamsuddin
